in ,

Lika-Liku Program BPNT, Suplai Buruk hingga Telur Busuk?

Telur busuk dari penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai - Foto/Elok

Sumogambar – Pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Jombang, untuk bulan Oktober dan November 2018, menuai sejumlah kritik dan sorotan. Pasalnya, program yang disusun kementerian lintas sektor ini, tak berjalan semulus yang di canangkan.

Dari data yang dihimpun dari Dinas Sosial Kabupaten Jombang, sebanyak 100.561 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima program Bantuan Pangan Non Tunai dari Pemerintah pusat.

Keluhan demi keluhan pemilik e-warong kian menyeruak ke permukaan, beberapa media lokal gencar mewartakan insiden telur busuk hingga silang-sengkarut prosedur di lapangan yang bertolak belakang dari pedoman umum (Pedum) program BNPT.

Carut marutnya penyaluran program ini membuat, Ketua Komisi D DPRD Jombang, Syarif Hidayatullah bersama para anggotanya melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah agen penyalur BPNT di Desa Sumberagung, Kecamatan Peterongan pada Jumat (23/11/2018).

Gus Sentot (sapaan Syarif Hidayatullah) berkata, saat ini sedang di cek, dari mana sumbernya dan kenapa bisa sampai seperti ini. Gus Sentot mengaku bahwa ia juga belum mengerti apa sebenarnya sumber dari permasalahan yang diresahkan  warga penerima manfaat dan agen e-warong.

Namun, pihaknya tidak akan memanggil supplier karena hal itu bukan kewenangannnya. Dan atas hasil temuan sidak nantinya Gus Sentot akan melakukan hearing kepada pihak dinas terkait.

Dari laporan yang diperoleh Gus Sentot, memang ada beberapa keluhan, diantaranya adalah kondisi beras yang tidak layak, kualitas telur yang tidak layak konsumsi alias busuk, serta persoalan mengenai mesin gesek untuk KPM yakni electronic data capture (EDC), yang sering mengalami macet sehingga warga harus rela mengantri berjam-jam.

Selain itu Komisi D juga mendapati, beberapa agen belum mendapatkan mesin EDC sehingga terjadi migrasi KPM, dari Desa mereka tinggal ke Desa lainnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPRD Jombang, Joko Triono, “Pemerintah Kabupaten harus segera turun dalam mencari solusi, agar permasalahan ini tidak berlarut-larut dan menjadi polemik.”

Namun, beberapa e-warong yang menerima kualitas beras atau telur yang tidak layak konsumsi, tidak berani membagikan bantuan kepada KPM. Ini terjadi di Desa Morosunggingan, Desa Sidowarek dan Desa Ngampungan, Kabupaten Jombang.

Meski tidak diatur dalam Pedum BPNT 2018, adanya supplier yakni PT. Pertani, diduga menjadi awal permasalahan ini mencuat ke permukaan.

Masuknya PT. Pertani sebagai supplier, diakui oleh Pemerintah Kabupaten Jombang. Hal inilah yang menjadi awal mula kecurigaan publik akan hubungan Pemkab Jombang dengan PT. Pertani.

Atas maraknya keluhan dari agen e-warong, dan KPM, akan kondisi bantuan sosial (Bansos) pangan ditemukan tidak layak konsumsi, yang terekspose media.

Pada hari, Jumat (23/11/2018), Wakil Bupati, Sumrambah bersama Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Kominfo dan PT. Pertani menggelar konferensi pers di gedung Swagata Pendopo Kabupaten Jombang.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Jombang, mengatakan bahwa ketersediaan telor dari peternak local, untuk mencukupi kebutuhan telor program BPNT di Jombang ini, sangatlah tidak mungkin. Sehingga masuklah PT. Pertani untuk mengatasi masalah tersebut.

Meski demikian Syaiful Bahri sebagai Manager PT. Pertani berkata cukup kewalahan menyuplai telur yang dibagikan ke 100.561 KPM di Kabupaten Jombang. PT. Pertani hanya mampu mengirimkan 25 ton telur dalam tiga hari sekali ke empat zona tersebut. Setiap satu zona memegang 5 sampai 6 kecamatan dan per-zona membutuhkan 25 ton.

Namun, Syaiful Bahri mengaku bahwa telur-telur tersebut ia datangkan dari peternak lokal yang ada di Jombang, mengingat instruksi dari pemerintah Jombang, Supplier harus tetap bekerjasama dengan peternak lokal, sehingga ada pemberdayaan peternak maupun petani.

Dalam sesi tanya jawab konferensi pers di pendopo juga sempat disinggung mengenai, pengawasan distribusi ini ke lapangan dari supplier ke agen sampai ke KPM seperti apa? Apakah PT. Pertani memiliki sub-kontrak dengan peternak-peternak? Lantas bagaimana mekanisme nya?

Syaiful pun menjawab, “PT. Pertani hanya menghimpun dan membeli telur-telur berkualitas dari peternak lokal, kemudian dikirim ke agen berdasarkan tanggal order (pemesanan).”

Tumpang Tindih Penunjukan Agen e-warong

Segala kesemrawutan pelaksanaan bantuan sosial non tunai, juga di respon oleh Kepala Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Erwin Pribadi. Pihaknya merasa heran mekanisme penunjukan e-warong, awalnya penunjukan ini berdasarkan rekomendasi dari Kepala Desa namun di coret oleh pihak Dinas Sosial.

Erwin menambahkan, “Hal ini tidak sesuai dengan sosialisasi yang disampaikan oleh Dinsos beberapa waktu lalu, ia juga menilai realisasi program tersebut ada keanehan.”

Setelah teguran dari berbagai pihak, mengenai telur busuk dari program BPNT. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Sosial menghentikan kerjasamanya dengan PT. Pertani.

Menurut Kepala Dinas Sosial, Sholeh berkata, “Kami telah memutuskan PT. Pertani menghentikan penyaluran telur sejak tanggal 23 November kemarin.” Sholeh juga  menambahkan, dari hasil evaluasi akhirnya agen diberi kebebasan membeli telur sendiri ke siapapun.

Hingga sekarang ini, Didit Firmansyah selaku Staf Operasional PT. Pertani sedang dalam proses penarikan telur program BPNT. Pihaknya mengakui penyebab telur busuk, dikarenakan cuaca panas dan pecahnya telur akibat saat pengiriman dari peternak ke agen yang kurang berhati-hati, dari pecahnya itu yang membuat telur menjadi berbau tak sedap, meskipun tidak semuanya.

Sudah semestinya, hal ini menggugah Pemerintah Kabupaten Jombang. Dalam membuat, mengatur dan mengawasi segala bentuk kebijakan yang ujung-pangkalnya adalah kesejahteraan masyarakat.

Sementara data yang dihimpun Sumogambar, harga telur di pasar tradisional sekarang (27/11/2018) mencapai kisaran Rp. 19.600 per kilogram, tapi dalam program penyaluran BPNT di agen e-warong tidak lagi menghitungkan per kilogram melainkan per-pack isi 10 butir dan setiap KPM mendapatkan dua pack yang berisi 20 butir telur horn.

Kemudian dari PT Pertani yang ditunjuk sebagai supplier memberikan harga ke agen E-warung seharga Rp. 18.500 per mika isi 10 butir telur, dengan begitu dari agen ini menjual telur ke KPM seharga Rp. 20.000 per-mika.

Padahal setiap KPM mendapatkan nominal bantuan sekitar Rp. 110.000 yang akan saldokan melalui mekanisme akun elektronik untuk membeli ke agen berlebel e-warong dengan ditukar 1 paket beras sebanyak 7 kilo dan 2 paket telur perbulannya.

Dihimpun dari data Dinas Sosial Kabupaten Jombang, sebanyak 100.561 keluarga mendapat akun elektronik dari program BPNT. Dari sini bisa kita hitung, bila harga telur di pasaran berdiri di angka Rp. 19.600 per-kilogram, dan keluarga penerima bantuan sebanyak 100.561 maka besaran dana yang harus disiapkan BPNT untuk menebus itu sebesar Rp. 1.970.995.600 perbulannya.

Kemudian untuk harga beras premium, kita ambil rata-rata di angka Rp. 9.450 per kilo, dan dikalikan 7 kilogram, sama dengan Rp. 66.150 kemudian dikalikan 100.561 KPM, maka harga yang harus bayar untuk kebutuhan beras premium sebesar Rp 6.652.110.150. Jika kita gabung, total biaya beras dan telur pada program BPNT ialah Rp. 8.623.105.750.

Adapun perlu diketahui, besaran nominal bantuan per-KPM ialah sebesar Rp. 110.000. Dari jumlah bantuan per-KPM, bisa kita kalikan dengan jumlah penerima bantuan program BPNT, yang diketahui angkanya sebanyak 100.561 KPM, maka jumlah yang akan muncul dari perkalian tersebut ialah Rp. 11.061.710.000.

Dari seluruh informasi yang telah redaksi himpun, Wakil Bupati Sumrambah berjanji akan mengevaluasi seluruh proses penyaluran program BPNT di Kabupaten Jombang. Lantas kemana selisih dari perhitungan diatas?

Bagikan:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

Cegah Pungli dan Politik Dinasti, Transparansi dan Ketegasan adalah Kunci

Program Bantuan Pangan Non Tunai, Bisakah Jadi Solusi si Miskin?