in

Nasib Mahasiswa Magang Kerja di Taiwan

Sumogambar – Awal Januari 2019, mencuat pemberitaan diduga ada mahasiswa magang kerja di Taiwan jadi korban kerja paksa. Dugaan tersebut meruju hasil investigasi salah satu anggota parlemen Taiwan dari Partai Kuomintang (KMT), Ko Chih-en. Ratusan mahasiswa diduga korban kerja paksa terdaftar kuliah di Universitas Hsing Wu berlokasi di Distrik Linkou, Taipei.

Berikutnya para mahasiswa RI tersebut masuk perguruan tinggi melalui pihak ketiga atau perantara. Merujuk pemberitaan cnnindonesia yang diambil berdasar laporan China Times dikutip surat kabar Taiwan News pada Rabu (2/1/2019), mereka menempuh kelas internasional khusus di bawah Departemen Manajemen Informasi sejak pertengahan Oktober 2018.

Pemerintah Taiwan mengakui tak sedikit pihak ketiga atau agen ilegal memanfaatkan program kuliah-magang yang dibuka sejumlah universitas di negaranya untuk “menipu” calon mahasiwa internasional, termasuk pelajar Indonesia. Kantor Dagang dan Ekonomi Taiwan (TETO) di Jakarta menyatakan hal ini dapat terjadi karena ada kekurangan dalam skema kuliah-magang yang akhirnya dimanfaatkan para agen untuk merekrut mahasiswa secara ilegal demi keuntungan pribadi.

“Program kuliah-magang ini memang baru berjalan sekitar 2 tahun. Di tahun pertama pemerintah Taiwan mengakui bahwa kami, universitas, dan bahkan siswanya sendiri tidak berpengalaman menjalankan program tersebut sehingga dimanfaatkan sejumlah agen ilegal,” ucap Perwakilan TETO di Jakarta, John Chung Chen, dalam jumpa pers, Jumat (4/1).

Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI), BP.Sutarsis mengatakan perlu adanya kesungguhan kedua belah pihak pemerintah (Indonesia-Taiwan, red) untuk melakukan monitoring, evaluasi, penataan kembali sistem mutu dan kurikulum pendidikan (program kuliah magang), serta sistem pendukungnya. Termasuk didalamnya tata kelola rekruitment, tata kelola intership industri agar memenuhi standart kualitas pendidikan tinggi.

“Terutama berharap pada pemerintah Indonesia untuk hadir memberikan kepastian dan jaminan terhadap program pendidikan luar negeri, khususnya kuliah magang Taiwan, yang ditawarkan dan membidik pasar mahasiswa dari Indonesia.” Kata Sutarsis dalam siaran pers, Senin (7/1/2019).

Kasus dugaan kerja paksa mahasiswa di Taiwan bisa ditinjau dari aturan main magang kerja. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (PDF), istilah pemagangan diatur dalam pasal 21 – 29 secara rinci. Namun lebih spesifik membahas kuliah magang tidak dijelaskan. Hanya saja kebijakan magang pekerja diluar negeri diatur dalam pasal 24 dimana pemagangan dapat dilaksanakan di perusahaan sendiri atau di tempat penyelengaraan pelatihan kerja, atau perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.

Selanjutnya pada pasal 25 ayat (1) dijelaskan pemagangan yang dilakukan diluar wilayah Indonesia wajib mendapatkan izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Mengenai cara memperoleh izin dan mengenai ketentuan tata cara perizinan dijelaskan di pasal 25 Ayat (2) dan (3). Di pasal 26 ayat (1) dijelaskan penyelenggara pemagangan harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya : (a) Harkat dan martabat bangsa Indonesia; (b) Penguasaan kompetensi yang lebih tinggi dan; (c) Perlindungan dan kesejahteraan peserta pemagangan, termasuk melaksanakan ibadahnya.

Program pemagangan mahasiswa ke Taiwan diakui oleh PPI sudah ada aturannya. Program kuliah sambil kerja (magang) adalah salah satu program legal dibawah kebijakan New Southbound Policy (NSP) dengan nama Industrial Academia Collaboration. Ada 69 universitas dan sekitar 6 sampai 10 universitas yang fokus dengan pelajar dari Indonesia.

Satu sisi Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhammad Iqbal menyatakan tata kelola program ini masih berantakan.

“Persoalannya dengan program kuliah-magang di Taiwan ini terlalu banyak mekanismenya. Ada mekanisme lewat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) RI, ada yang langsung lewat kerja sama antara Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dengan universitas di Taiwan, lalu ada lagi mekanisme melalui yayasan tertentu,” tutur Iqbal di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Rabu (9/1/2019). Dikutib kantor berita Alinea.id

Jika tidak ada aturan jelas mengenai program mahasiswa ke Taiwan atau negara lain berpotensi menciptakan praktek perdagangan manusia. Menurut Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo, kasus di Taiwan tersebut disebebkan karena tidak adanya kontrol terhadap proses penempatan. Skema kuliah magang memiliki kerentanan terjadinya tindakan ekploitasi.

“Proses magang itu di semua tempat itu blur, wilayahnya abu-abu karena memanfaatkan status magang. Bisa diupah tidak penuh, tapi jam kerja penuh. Ini saya kira wilayah abu-abu yang selalu dimanfaatkan untuk proses eksploitasi,” tutur Wahyu. Dikutib dari kantor berita Tirto.id.

Langkah Pemerintah

Mencuatnya pemberitaan dugaan kerja paksa mahasiswa magang di Taiwan telah membuka mata banyak orang. Tidak terkecuali pemerintah Indonesia, berikut upaya yang dilakukan pemerintah terhadap munculnya laporan dugaan perbudakan mahasiswa magang di taiwan. Setidaknya ada dua sikap pemerintah mengenai hal ini. Berikut penjelasannya.

Pertama, dilansir dari Idntimes, perwakilan Indonesia di Taiwan telah meminta keterangan kepada otoritas setempat untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, mengatakan perwakilan Indonesia di Taiwan yang dinamakan Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei telah diminta untuk menindak lanjuti laporan itu lebih jauh. Mereka juga telah diminta oleh Kemlu pusat untuk mendalami implementasi skema kuliah-magang yang disebut dimulai sejak 2017 itu.

“KDEI Tapiei juga telah meminta otoritas setempat untuk mengambil langkah, sesuai aturan setempat yang diperlukan guna melindungi kepentingan serta keselamatan mahasiswa peserta skema kuliah-magang,” ujar Arrmanatha melalui keterangan tertulis pada Kamis (3/1).

Sedangkan, Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, Didi Sumedi menyebut pihaknya telah mengirimkan tim ke universitas-universitas yang dituding melakukan praktik tersebut. Tim juga diminta untuk meminta klarifikasi ke Kementerian Luar Negeri di Taiwan.

“Kami juga telah mengirimkan surat ke perwakilan Taiwan di Jakarta, agar sementara waktu menghentikan pemberian visa untuk persoalan magang hingga persoalan jelas,” ujar Didi kepada media pada Rabu (2/1).

Kedua, dilansir dari Republika, Indonesia hentikan program kuliah magang di Taiwan. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memberhentikan sementara perekrutan dan pengiriman mahasiswa Indonesia melalui program kuliah-magang New Southbound Policy ke Taiwan. Pemberhentian sementara itu sebagai imbas dari mencuatnya kasus dugaan eksploitasi mahasiswa Indonesia di Taiwan.

“Ya, perekrutan dan pengiriman mahasiswa itu dihentikan sementara,” kata Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, Ismunandar saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (3/1).

Dia mengatakan, perekrutan kuliah-magang New Southbound Policy itu akan kembali dilanjutkan hingga disepakati tata kelola yang lebih baik. Sehingga kasus serupa tidak akan terjadi kembali.

Melihat uraian diatas, dugaan pemagangan kepada mahasiswa di Indonesia telah mencuat seiring dengan temuan dilapangan. Lantas bagaimana nasib mahasiswa magang kerja di Taiwan kelak?

Bagikan:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

Perdagangan Manusia Berkedok Penyalur Jasa Kerja

Nurhadi-Aldo, Satire Politik yang Menggembirakan