in

Wacana Motor Masuk Tol, Keadilan atau Hanya Alasan?

Konvoi Motor lewat jalan TOL - FOTO/Motorplus

sumogambar – Wacana solusi demi mengatasi kemacetan Ibu Kota, pemerintah berencana melakukan  regulasi kedaraan roda dua (sepeda motor) dibolehkan melintasi jalur Traffic on Large (Tol) seperti yang sudah berlaku di Jalan Tol Suramadu dan Jalan Tol atas laut Bali Mandara.

Dalam rancangan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol yang disahkan oleh Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal itu juga  mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 5 ayat (2) dan UU No 38 tahun 2004 tentang Jalan.

Meskipun penggunaan jalur tol sepeda motor telah diatur oleh PP No 44/2009 yang merevisi berdasarkan PP Nomor 15/2005 tentang Jalan Tol, pada pasal 38 ayat (1) menjelaskan bahwa jalur motor roda dua secara fisik terpisah dari isi tentang jalan tol hanya diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

“Tentang wacana motor masuk tol memang harus hati-hati. Memang harus kita lihat UU-nya. Saya belum pelajari. Kedua, international best practice-nya seperti apa? Ada fakta motor itu risiko kaitan keselamatan sekarang 70 persen kecelakaan karena motor. Tp anyway saya akan pelajari regulasi di negara kita dan internasional seperti apa,” kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (29/01/2019).

Menurut Menhub Budi Karya, wacana tersebut harusnya mengkaji terlebih dahulu sebab sangat berisiko dalam keamanan bagi keselamatan pengendara sepeda motor, apalagi hal ini belum terlalu mendesak untuk sekarang. Kemudian, pemerintah terpaksa mengamati berapa besar kebutuhan ini, meskipun telah ada payung hukumnya tentu harus menimbang potensi dari keamanan kendaraan roda dua bila melintas di jalur Tol.

“Menurut saya belum urgen. Karena kita harus menimbang antara kebaikan dengan masalahnya,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Soesatyo berkata, dalam usulan motor masuk tol bisa terealisasi jika pemerintah memberikan jalur khusus pemisah antara kendaraan roda dua (motor) dan roda empat (mobil). Dengan diterapkannya kebijakan tersebut, dalam arti lain para pengendara dapat menikmati jalan Tol sesuai dengan aturan yang diberikan oleh pemerintah seperti di Bali dan Suramadu.

“Barangkali yang masih jadi kendala adalah soal kondisi jalan tol yang sudah ada. Harapan kita adalah pemerintah memperluas atau menambah lagi jalur tol khusus motor, tidak hanya di Bali dan Suramadu tapi bagi ruas jalan tol yang masih memungkinkan dibuat jalur khusus untuk kendaraan roda dua,” ungkap politikus yang akrab disapa Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III ini juga mengklaim, kalau jalan tol terealisasi satu arah jalur khusus seluas 2,5 meter tentu dapat mengurangi angka kecelakaan serta para pengendara dapat mengurangi kecepatannya ketika melewati, sehingga tidak ada juga potensi bertabrakan dari yang berlawanan arah.

“Namun, itu tidak boleh dibiarkan. Saatnya kita sebagai anak bangsa harus peduli. Kita tidak boleh lagi membiarkan rakyat berjuang sendirian di tengah kemacetan jalan segala arah dari kekacauan sistem transportasi dengan bertaruh nyawa. Saya hanya meneruskan aspirasi itu kepada pemerintah dan memperjuangkannya,” jelas Bamsoet.

Dengan diterapkan tersebut, para pengendara motor juga bisa menikmati insfrastruktur yang telah dibangun oleh pemeritntah dan tak hanya pemilik mobil saja yang dapat melintas di tol, tanpa adanya diskriminasi seperti diperbolehkannya moge masuk tol. Bahkan di beberapa negara asia salah satunya seperti Malaysia sudah menerapkan motor diperbolehkan masuk tol, namun dengan catatan harus memiliki kapasitas mesin 500 cc ke atas.

“Kalau hanya moge saja yang khusus masuk tol, sebaiknya jangan, karena itu nanti juga termasuk diskriminasi untuk pengendara roda dua lainnya. Bisa

menimbulkan kecemburuan sosial bagi pengendara motor berkapasitas mesin kecil,” kata Presidium Gerakan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia, Igun Wicaksono terlampir di Detik.

Igun Wicaksono secara tegas menolak adanya regulasi tersebut, meskipun pemerintah sudah menerapkan itu di jarak pendek di tol jembatan Suramadu. Dan tentunya perlu dipikir matang-matang oleh pemerintah dalam faktor keselamatan berkendara.

“Intinya saya menolak, karena itu sangat berbahaya. Kadang mobil saja kalau terlibat kecelakaan di tol bisa sangat fatal akibatnya. Apalagi kendaraan kecil seperti motor,” tambah Igun.

Tetapi ide tersebut dicetuskan karena pemerintah menilai pengguna kendaraan roda dua memiliki hak sama dengan pengendara mobil untuk mengakses jalan bebas hambatan dan disambut baik oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Dengan menyempaikan bahwa, seluruh jalur tol termasuk Jakarta dan Trans Jawa memungkinkan dilalui pengendara motor karena bisa memperpendek jarak tempuh.

“Kalau untuk jalan tol kita harus menyiapkan, dia maksimum kan 230 km harus istirahat. Harus kita pikirkan itu. Ini lagi dikaji secara teknis,” jelas Basuki.

Dicanangkannya lengkah itu, tercatat mulai per tanggal 1 Januari 2018 dari data Badan Pusat Statistik (BPS), kendaraan sepeda motor di tanah air lebih banyak dari pada kendaraan lainnya, yang berjumlah ada 113.030.793 roda dua. Sementara seluruh kendaraan motor dan mobil baik dari kendaraan penumpang, barang serta bus secara keseluruhan terangkum mencapai 138.556.669 dalam perkembangan jumlah kendaraan bermotor menurut jenisnya mulai tahun 1949 hingga 2017.

Selain itu, menurut Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas)  Polri Inspektur Jenderal Refdi Andri menyampaikan belum ada kebijakan mengenai wacana itu, bila memang nantinya terealisasi perlu ada sarana serta prasarana khusus yang dipersiapkan seperti halnya di jalur tol Suramadu dan Mandara, Bali.

“Itu membawa keselamatan lebih baik kalau disiapkan fasilitasnya,” papar Kakorlantas Irjen Pol Refdi Andri di Gedung NTMC Polri, Selasa (12/2/2019).

Disisi lain, Mabes Polri juga memberikan data jumlah kecelakaan berjumlah 103.672 dari tahun 2017 ke 2018 yang telah naik tiga persen dan tercatat 73 persen ini dari kendaraan roda dua, namun di jumlah korban meninggal menurun mencapai 6 persen tepatnya berjumlah 27.910 jiwa. Bahkan, jumlah sepeda motor di wilayah hukum Polda Metro Jaya (Jabodetabek) pada 2018 mencapai 14.871.281 unit, dari tahun sebelumnya hanya 752.948 unit.

“Itu malah saya kira angka laka lantas (kecelakaan lalu lintas) bisa menurun. Karena ya pertumbuhan sepeda motor ini luar biasa dibanding kendaraan lain,” terang Kakorlantas berpangkat dua bintang dikutip dari kantor berita daring CNN Indonesia.

Sempat di tahun sebelumnya kepolisian pernah menolak kebijakan tersebut, karena bisa berpotensi meningkatkan angka kecelakaan pengguna motor semakin tinggi. Tetapi jika hal itu diterapkan lagi dengan wacana yang serius, tentu bagi pengendara motor harus memenuhi berbagai aspek keselamatan dalam berkendara.

Kendati demikian, mantan Karoprovos Divpropam Polri (2017) menerangkan, ditolaknya pengendara masuk tol tahun kemarin dikarenakan sarana infrastruktur di jalur tol belum memadai, jadi harus ada jalur tambahan khusus untuk roda dua. Apabila memang dilakukan wanaca ini, tentu untuk menekan angka kecelakaan dalam keamanam berkendara pemerintah segera mungkin melakukan gebrakan dengan melibatkan beberapa pihak, baik itu mulai dari regulator hingga masyarakat atau pengguna sepeda motor jika melintas di jalur tol.

“Karena ruas jalannya belum memadai atau tersedia. Jika sekarang ya intinya kami mendukung. Tapi mendukung ini artinya untuk motor dibuat lajur tersendiri. Pokoknya mendukung banget,” tegas Perwira Tinggi Polri Tingkat Dua ini.

Dengan demikian, wacana  sepeda motor masuk tol ini masih menjadi polemik pro dan kontra dari pihak pemerintah dengan stakeholder, salah satu aspek pengkajian ini didasari bahwa pengendara roda dua diharapkan dapat beristirahat dalam jarak tempuh sekitar 30 kilometer karena motor sendiri dirancang menjadi kendaraan jarak dekat, jika hal itu dipaksakan tak heran akan menambah angka kecelakaan nantinya.

Kemudian, pentingnya perbaikan mental berkendara orang di Indonesia sebelum izin motor tol terealisasikan dan terakhir secara teknis dalam penggunaan tol untuk roda dua pemerintah harus mempertimbangkan dahulu dengan jalur khusus dan disisi keamanannya jika wacana ini berhasil terealisasikan di jalur tol di pulau Jawa.

Bagikan:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

Gaduh, Puisi Fadli Zon

Upaya Pemerintah Majukan Petani di Era Digital