in

Kementerian PUPR Himbau: Waspadai Penipuan Program Satu Juta Rumah

Kementerian PUPR - FOTO/PUPR

sumogambar – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Sejak program sejuta rumah dicanangkan sampai saat ini pemerintah telah berhasil mendongkrak pembangunan rumah yang sangat signifikan.

Berdasarkan data di Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), capaian tahun 2015 berjumlah 699.770 unit, tahun 2016 sebanyak 805.169 unit, dan tahun 2017 sebanyak 904.758 unit.

Pada 2018, pemerintah akhirnya bisa melampaui target pembangunan program sejuta rumah, yakni 1.132.621 unit. Pemerintah juga menargetkan pembangunan rumah tahun 2019 ini bisa mencapai angka 1,25 juta unit. Dari jumlah tersebut, peran PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sangat besar dan dominan.

“Alhamdulillah capaian Program Satu Juta Rumah pada tahun 2018 lalu sebanyak 1.132.621 unit,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid di Jakarta, Senin (7/1/2019).

Khalawi mengungkapkan, pihaknya sangat bersyukur atas capaian pembangunan rumah pada tahun 2018 lalu. Hal itu dikarenakan jumlah pembangunan rumah telah melebihi target yang telah ditetapkan yakni satu juta unit setiap tahunnya.

Namun demikian, imbuh Khalawi, capaian Program Satu Juta Rumah tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh stakeholder bidang perumahan yakni Kementerian/ Lembaga terkait, pemerintah daerah, pengembang perumahan, sektor swasta dan masyarakat.

“Kami juga mengucapkan terimakasih atas dukungan seluruh stakeholder bidang perumahan yang telah ikut berpartisipasi dalam pembangunan rumah di Indonesia,” katanya.

Sebagai informasi, Program Satu Juta Rumah merupakan salah satu program strategis nasional  yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sejak tanggal 29 April 2015 di Ungaran, Jawa Tengah.

Program tersebut  merupakan terobosan pemerintah dalam penyediaan rumah dan menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam rangka menyelesaikan masalah kekurangan kebutuhan (backlog) dan menyediakan rumah yang layak untuk setiap Warga Negara Indonesia (WNI).

Kebutuhan akan rumah yang layak huni pada dasarnya merupakan amanah darikonstitusi yang ada di Indonesia. Dalam Undang-undang Dasar 1945 khususnya di Pasal 28 h Ayat 1 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hunian yang sehat, aman dan serasi”.


Waspadai Penipuan

Melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, kementerian PUPR menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dan mewaspadai adanya aksi penipuan yang mengatasnamakan Program Satu Juta Rumah.

Masyarakat diminta untuk mengecek terlebih dahulu legalitas bangunan tidak serta merta mempercayai oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang meminta sejumlah uang untuk memperoleh bantuan rumah bersubsidi dari pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Ketua satuan Tugas Pemantauan dan Pengendalian Program Satu Juta Rumah (P2PSR) Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Lucky Harry Korah di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (18/2/2019). Menurutnya, masyarakat jangan terburu-buru menanggapi jika ada oknum yang menawarkan rumah bersubsidi.

“Masyarakat jangan terburu-buru menanggapi ketika ada oknum yang menawarkan rumah subsidi Program Satu Juta Rumah. Cek dahulu status tanah, perizinan, pelaksanaan fisik bangunan dan lain-lain, agar tidak dirugikan,” kata Lucky Korah.

Satgas P2PSR merupakan Satuan Tugas yang dibentuk Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, dalam rangka melaksanakan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan perumahan, mengevaluasi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait kondisi rumah yang rusak atau tidak berkualitas, serta menginvestigasi dan memberikan rekomendasi terhadap hasil investigasi, sebagai upaya untuk mensukseskan program Pemerintah dalam penyediaan perumahan.

Hingga saat ini, Satgas P2PSR telah menerima berbagai laporan kasus di mana masyarakat diminta oleh oknum tertentu untuk menyetorkan sejumlah uang untuk mendapatkan rumah bersubsidi. Namun kenyataannya, masyarakat tidak mendapatkan rumah yang dijanjikan mekipun uang telah di setorkan. Hal ini berlaku untuk baik rumah tapak maupun rumah susun (apartemen).

“Penipuan di sektor perumahan juga terjadi dalam bentuk booking payment melalui SMS atau Whatsapp supaya masyarakat segera mentransfer sejumlah uang tertentu untuk booking unit yang jumlahnya sudah sangat terbatas.

Program Rumah Bersubsidi merupakan salah satu program pemerintah dalam bidang pembiayaan perumahan, dimana masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menikmati skema KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang lebih mudah dijangkau.

Beberapa manfaat yang dapat dinikmati masyarakat dengan memanfaatkan KPR FLPP untuk memiliki rumah bersubsidi antara lain suku bunga fix sebesar 5% dengan jangka waktu maksimal 20 tahun dan bebas PPN serta bebas premi asuransi.

Adapun, dari segi harga, rumah bersubsidi ini pun ditentukan batasan harganya oleh pemerintah yaitu sekitar Rp135 juta, sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.

Bagikan:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

Order Fiktif Ojol, Berujung Jeruji Besi

Suluh Kebangsaan, Upaya Mahfud MD Redam Gesekan Pilpres